Get Adobe Flash player

LOGO

Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam mencerminkan perjalanan nilai-nilai adat istiadat, budaya leluhur kita yang tidak dapat dihapus dan dihilangkan begitu saja dan bahkan harus diketahui dan dipedomani oleh anak Negeri Palembang Darussalam sehingga timbul jati dirinya.

VISI

Mewujudkan Negeri Palembang Darussalam menjadi negeri tempat keselamatan yang diridhoi Allah SWT, melalui pelestarian adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam yang telah dilupakan dan ditinggalkan.

 

Kesultanan Palembang Darussalam Kecam Penghinaan Pihak Luar

PALEMBANG, PE – Terkait pemberitaan buruk yang bernada menyudutkan dan penghinaan terhadap penganugerahan gelar kehormatan atau darjah Kesultanan Palembang Darussalam (KPD) di salah satu media cetak di negara jiron, Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) III Prabu Diradraja Al-Hajj melalui Putera Mahkota Sultan Palembang Darussalam, Pangeran Ratu RM Fauwaz Diradja angkat bicara.

Fauwaz menegaskan, pihaknya menolak adanya intervensi dan mengharapkan agar tidak ada pihak lain mencampuri urusan kedaulatan Kesultanan Palembang Darussalam yang telah ada sekian lama.

“Eksistensi Kesultanan Palembang Darussalam tetap ada sejak lama dan ini diakui oleh dunia, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu bukti nyata pengakuan adanya Kesultanan Palembang Darussalam foto foto wajah SMB II diabadikan dalam mata uang Rupiah pecahan 10.000 yang lama dan yang baru. Yang dipakai oleh siapa pun yang berada di Indonesia,” beber Fauwaz kepada Palembang Ekspres, Rabu (3/5).

Selanjutnya mengenai soal pemberian gelar dari Kesultanan Palembang Darussalam itu sudah lama dan merupakan istiadat kesultanan sejak dahulu. “Pemberian gelar kepada mereka yang merupakan pejabat tinggi dan berjasa kepada negara serta Negeri Palembang Darussalam dan atau merupakan tokoh masyarakat di negara tetangga,” sambung pria yang sehari-harinya berprofesi sebagai notaris ini.

 

Fauwaz kembali menegaskan bahwa tidak ada penjualan gelar melalui internet seperti yang diberitakan oleh sebuah media cetak di negara tetangga. Bahkan sambung dia, gelaran yang diberikan Kesultanan Palembang Darussalam ini diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Dan sekiranya warga asing yang diberikan gelar pasti data namanya tersimpan di Kedutaan Besar (Kedubes) RI di negara sahabat dan dapat diperiksa bila diperlukan. Mari saling menghormatinya karena melalui gelar yang diberikan inilah boleh membantu Kesultanan Palembang Darussalam, bahkan Negara menjadi lebih maju dan juga makmur dalam prinsip moral yang tinggi dan saling menghormati antara satu sama yang lain,” tuturnya.

Masih menurut Fauwaz, Kesultanan Palembang Darussalam akan melakukan tindakan hukum kepada siapa saja yang dinilai telah mencemarkan nama baik Kesultanan Palembang karena itu adalah hak mutlak Sultan Palembang dan tidak ada pihak lain yang boleh memberi komentar dalam hal ini kecuali Sultan.

“Mereka yang komen hal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk merenggangkan hubungan Kesultanan Palembang Darussalam dan upaya menghina para Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati serta para tokoh termasuk Duta Besar RI yang pernah menerima gelar dari kami,” tukas Fauwaz.

Dia menambahkan, sebelumnya juga pernah terjadi hal serupa namun pihak media cetak yang memberitakan telah mengajukan permohonan maaf kepada Kesultanan Palembang Darussalam dan telah diterima dengan sifat terbuka.

Terlebih, kenyataan ini juga menunjukkan bahwa ada pihak pimpinan negara sahabat yang diduga kuat hendak menjadi populer dan berniat mendapat kredit politik. Hanya saja mereka tidak pernah memikirkan kesan buruk terhadap kenyataan yang dibuatnya dan tidak pernah membuat kajian serta memijak bumi Sriwijaya, terutama Istana Kesultanan Palembang Darussalam.

“Masyarakat Palembang lebih dari 1.5 juta orang yang berada di Kota Palembang masih mempunyai hubungan kekeluargaan bersama zuriatnya yang berada di Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan dan negara-negara tetangga yang nyata mempunyai fakta sejarah yang jelas,” imbuhnya.

Selain itu, Kesultanan Palembang juga mempunyai perwakilan di lebih 35 negara yang menerima gelar budaya tersebut adalah dari golongan yang layak. Sebagai bentuk sikap tegas kesultanan, apabila ada di antara mereka yang menerima gelar melakukan hal tercela dan pelanggaran hukum di negara atau mencemar nama Kesultanan maka mereka ini akan ditarik balik gelarannya.

“Dan ini sebagai bukti bahwa Kesultanan Palembang itu sendiri menjaga nilai gelaran yang diberikan. Gelar itu tidak boleh dinilai dengan uang bahkah dianya dinilai melalui jasa kesetiaan dan kebajikan seseorang itu terhadap kesultanan dan negara,” timpalnya.

Fauwaz berharap agar setelah ini tidak ada lagi oknum yang berupaya mencemarkan nama baik dan kedaulatan Kesultanan Palembang Darussalam. “Lebih baik oknum tersebut belajar kembali sejarah Kesultanan Palembang Darussalam saat zaman Sultan Parameswara. Kami juga mohon agar tidak lagi mengulangi kenyataan yang sama karena itu dapat dianggap sebagai pembohongan publik dan dapat merugikan negara,” tandasnya. RIL

Sumber: http://palpres.com/…/kesultanan-palembang-darussalam-kecam…/

Pin It

Alih Bahasa

Top